Hal ini terungkap setelah adanya kesepakatan dalam pertemuan antara masyarakat adat dengan aparat keamanan yang difasilitasi Bupati Manokwari, Bastian Salabay Rabu (30/11). Pertemuan selama empat jam berlangsung tegang. Pasalnya, masing-masing pihak mempertahankan pendapat.
Tokoh adat dan tokoh masyarakat Papua, menginginkan agar puncak peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Papua tersebut dilaksanakan pengibaran Bendera Bintang Kejora. Namun di sisi lain, Kapolres, Dandim dan Kepala Fasharkan TNI AL, mempertahankan agar dalam acara itu tidak ada pengibaran bendera Bintang Kejora.
Akibat adanya pro dan kontra tersebut, akhirnya pertemuan itu pun diskors selama satu jam lamanya. Pertemuan baru dilanjutkan pada pukul 13.30 WIT. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Manokwari, AKBP Agustinus Supriyanto mengatakan, pihaknya tetap akan mengamankan jalannya perayaan tersebut, selama tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Ia juga berjanji menindk tegas jika ada peserta perayaan atau pihak lain yang mengibarkan bendera Bintang Kejora.
“Kami tetap tidak mengijinkan pengibaran dan pembentangan bendera Bintang Kejora. Jika terjadi, kami terpaksa mengambil tindakan yang tegas,” jelasnya.
Kapolres juga mengaku jika pihaknya siap mengamankan aksi tersebut sepanjang masih dilakukan dalam batas kewajaran. Namun, ia tidak melarang penggunaan gambar berupa logo bendera Bintang Kejora yang terpampang di spanduk atau di tas serta baju dalam aksi tersebut.
Sementara, salah satu tokoh perempuan, Ferdinanda Ibo Yatipai mengatakan, seharusnya pengibaran bendera tersebut mendapat ijin dari aparat. Pasalnya, hal tersebut merupakan salah satu keputusan saat digelarnya Kongres Rakyat Papua III di Jayapura, 19 Oktober yang lalu. Pria yang akrab disapa Mama Ibo ini bahkan bersikeras tetap akan mengibarkan bendera bintang Kejora dalam perayaan tersebut. Hal ini disambut sejumlah tokoh masyarakat yang lain dengan mendukung usulan tersebut.
Sementara, Ketua Dewan Adat wilayah III Mnukwar Kepala Burung, Barnabas Mandacan meminta agar pemerintah daerah Manokwari siap menanggung semua biaya dalam perayaan tersebut. Ini diambil Barnabas sebagai jalan tengah dalam pertemuan tersebut. Pasalnya, kegiatan ini sempat diskors selama satu jam akibat belum adanya titik temu.
Bupati Manokwari, Bastian Salabay menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap melaksanakan aktifitas seperti biasa. Untuk semua SKPD di lingkungan Pemda Manokwari, juga diharapkan tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Himbauan serupa juga ditujukan bagi semua tingkatan sekolah di daerah ini untuk tetap melakukan kegiatan belajar-mengajar. Dirinya yakin, perayaan HUT Papua nanti akan berjalan aman dan lancar.
Pertemuan yang berlangsung selama empat jam ini menghasilkan kesepakatan jika perayaan tetap berjalan dengan melakukan aksi long march dan doa bersama di lapangan Borarsi. Termasuk, jaminan tidak akan adanya pengibaran atau pembentangan bendera Bintang Kejora, 1 Desember hari ini.
Sementara itu, Kapolres Agustinus menjelaskan, untuk mengantisipasi kondisi tersebut, polisi memberlakukan status siaga I untuk Kota Manokwari dan sekitarnya. Kapolres mengatakan, personil yang akan diturunkan untuk mengawal pelaksanaan Hari Kemerdekaan Bangsa Papua di Manokwari, sebanyak 400 personil dan diback up oleh TNI AD maupun TNI AL.(Source:sr/awa/jpnn.com)
0 Response to "1 Desember, Tak Ada Pengibaran Bintang Kejora"
Posting Komentar